Sekretariat - Situs Resmi BKD Provinsi Sumatera Selatan

SEKRETARIS BKD PROV. SUMSEL
ISMAIL FAHMI, SIP, M.Si
NIP. 196812151989031002
Pangkat/Gol. : Pembina TK.I (IV/b)

Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

Fungsi :

pengelolaan administrasi tata usaha Badan Kepegawaian Daerah;
pengelolaan administrasi urusan peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan;
pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
pengelolaan administrasi kepegawaian;
pengelolaan penyusunan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tugas :

melaksanakan urusan tata naskah dinas, kantor, arsip, expedisi, distribusi dan surat menyurat;
melaksanakan pengetikan dan penggandaan surat menyurat;
melaksanakan penomoran surat, keputusan, nota dinas dan lain-lain;
mengurus dan melayani tamu;
mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyiapkan kagiatan dalam rangka pemberian kesejahteraan pegawai BKD;
mengurus menyelesaikan usul permintaan tabungan perumahan pegawai BKD;
menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS dilingkungan pemprov, pemkab/kota;
melakukan pemeliharaan/perbaikan barang bergerak dan barang tidak bergerak;
menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perlengkapan;
mengumpulkan bahan pelaksanaan pelelangan;
mengumpulkan administrasi penyimpanan dan pemeliharaan barang;
melakukan administrasi pendistribusian perbekalan;
mengumpulkan bahan inventaris dan penghapusan perbekalan;
melakukan pendataan dan penggandaan barang bergerak dan barang tidak bergerak;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Subbagain Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tugas :

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah;
menyusun Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian Daerah;
menyusun dan menyiapkan program, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
menyiapkan dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah;
menyiapkan laporan pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Keuangan
Tugas :

menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja kantor;
mengatur, melaksanakan dan menggunakan anggaran;
mengurus administrasi keuangan, biaya pindah pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan, bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji dan pimpinan kegiatan;
membuat daftar gaji;
memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu dalam bidang tugasnya;
mengusulkan bendaharawan, bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji serta pimpinan kegiatan;
menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
menyusun kebutuhan pengangkatan dan pemindahan pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
mengumpulkan bahan kebutuhan pendidikan dan pelatihan peagawai Badan Kepegawaian Daerah;
mengusulkan pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
menyiapkan usul pengisian jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
mengusulkan dan menghimpun urusan kepangkatan pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
melaksanakan pengurusan administrasi gaji berkala pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dokumen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
menyiapkan bahan dan menghimpun Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP3), yang penilaian dan penandatanganannya menjadi wewenang Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

sumber : pergub sumsel no. 41 tahun 2008